PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Mohamad Zainul Aripin)

PARTISIPASI  MASYARAKAT DALAM  PERENCANAAN

  PEMBANGUNAN DESA

Oleh: Mohamad Zainul Aripin, M.Pd*

ABSTRAK

Pemberlakuan UU Desa dengan azas utama rekognisi dan subdidiaritas  mensyaratkan desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan bertitik tolak dari perencanaan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif bisa dilakukan dengan tahap; a). Sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama, b). Identifikasi data masalah dan potensi desa, c). Analisa data potesi dan masalah, d). Menyusun program dan kegiatan, e). Dan Menentukan skala prioritas program dan kegiatan. Rencana pembangunan desa dalam konteks UU Desa adalah rumusan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Implementasi tahapan dalam perumusan perencanaan tetap berpedoman pada ketentuan yang mengantur dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu Permendari No.114. Dalam peraturan ini disebutkan alur penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu; 1). Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 2). Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3). Pengkajian keadaan Desa; 4). Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;  5). Penyusunan rancangan RPJM Desa; 6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan 7). Penetapan RPJM Desa. Dalam hal mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat pada proses penyusunan perencanaan pembangunan desa perlu dilkukan langkah-langkah strategis. Pertama, internalisasi nilai kebersamaan, kegotongroyongan, kejujuran melalui berbagai rangkaian pertemuan dan pelatihan-pelatihan masyarakat. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat dengan pelibatan aktif  masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa. Dan ketiga, penyediaan dana stimulan untuk proses pembelajaran masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan desa.

Key word:  Perencanaan, partisipasi dan masyarakat desa

I.                   Latar Belakang

Pada periode awal reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan. Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dibidang pengelolaan keuangan dan strategi perencanaan pembangunan daerah. Terhadap pemerintah daerah, kebijakan tersebut telah melahirkan dua respon yang berbeda. Pertama, sebagian pemerintah daerah merasa belum siap menerima perubahan paradigma pembangunan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga banyak bupati dan wali kota yang gagap  (sock culture) berhadapan dengan pola dan mekanisme pembangunan yang baru termasuk juga kebingungan dalam menggerakan roda pemerintah. Kedua, justru sebaliknya, banyak bupati dan wali kota karena memiliki kewenangan luas berubah menjadi raja-raja kecil didaerah. Kewenangan tersebut menjadi instrumen kekuatan  mengatur daerah berdasarkan “kreatifitas” yang terkadang melampaui batas kewenangannya itu sendiri.

Fenomena tersebut menghadirkan sisi negatif  implementasi kebijakan otonomi daerah, walaupun dampak positifnya juga cukup banyak termasuk kemajuan pembangunan daerah yang cukup pesat dewasa ini. Raja-raja kecil didaerah dengan berbagai perilaku politiknya banyak terjerat kasus tindak pidana korupsi dan atau penyalagunaan wewenang. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang kasusnya baru diproses secara hukum justru setelah tidak menjabat sebagai kepala daerah. Sampai kemudian muncul sebuah ungkapan dimasyarakat, jabatan bupatinya sudah selesai tapi urusan hukumnya masih belum selesai.

Kejadian ini hampir merata di Indonesia. Di Propinsi Jawa Timur, dari 38 Kabupaten/Kota, hampir separuh lebih mantan bupati/wali kotanya terjerat kasus hukum. Mulai mantan bupati atau wakil bupati di Kabupaten Banyuwangi,  Jember, Lumajang, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Kab.Mojokerto, Kota Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, dan Bangkalan, telah menikmati jeruji penjara karena terjerat kasus korupsi dan atau penyalagunaan wewenang. Apakah mereka benar-benar dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum atau sekedar terjebak karena  hanya kurang paham terhadap mekanisme sistem yang baru, wallahu’alam. 

Wajah negatif desentralisai pembangunan bisa saja terjadi pada kepala desa ketika Undang-Undang No.6 Tahun 2014, selanjutnya disebut UU Desa, diberlakukan. Kepala desa dengan kewenangan luas mengatur rumah tangga desa, bisa saja terjebak pada masalah hukum ketika implementsi UU Desa ini tidak di diiringi dengan persiapan matang. Apa yang terjadi pada banyak kepala dearah diera awal pelaksanaan  desentralisasi pembangunan, seharusnya menjadi pelajaran berharga pada tahap awal pelaksanaan UU Desa. 

Seperti diketahui bahwa pengaturan desa dalam UU Desa didasarkan pada dua azas utama yaitu rekognisi dan subdidiaritas, disamping juga ada azas yang lainya. Azas rekognisi mengandung arti  pengakuan terhadap hak asal usul. Sedangkan azas  subdidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.[1]Azas rekognisi dan subdidiaritas pada pemerintah desa dengan azas desentralisasi dan residualitas pada pemerintah daerah memiliki  subtansi sama dan perbeda pada pola dan tahap pemberian kewenangannya. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.[2] Sementara azas rekognisi dan azas subdidiaritas kewenangan luas langsung diberikan ke pemerintah desa.

Dengan demikian pemberlakuan kedua azas ini memiliki suasana batin hampir sama, yaitu kewenangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang justru perlu dipikirkan adalah bagaimana implementasi UU Desa tidak memberikan dampat negatif sebagaimana yang terjadi ketika kebijakan desentralisasi pembangunan diterapkan.

Terdapat dua hal penting untuk mengantisipasi dampak negatif implementasi UU Desa. Pertama, pengatan kapasitas pelaku pembangunan desa mulai dari kepala desa, perangkat desa, lembaga-lembaga pemerintahan desa (BPD,LPM,dll), masyarakat dan stake holder pembangunan desa lainnya. Peningkatan kapasitas tidak sebatas pada ketrampilan dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan melainkan  pemahaman terhadap berbagai regulasi atau peraturan atas keseluruhan proses pembangunan desa. Seringkali ketidaktahuan tehadap aturan menyebabkan terjadinya pelanggaran walaupun hal itu tidak disengaja. Pelaksanaan pembangunan yang baik tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat semata melainkan implementasinya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

 Kedua, tidak kalah penting, adalah persiapan pembangunan dalam bentuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang sistematis dan berkesinambungan. Penulis berasumsi bahwa banyaknya bupati/walikota yang terjerat kasus hukum salah satunya dikarena pada saat itu pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Dengan banyaknya urusan serta besarnya tanggungjawab pengelolaan keuangan dan apabila tidak diiringi dengan perencanaan matang maka akan membuat pelaku kebijakan tergagap-gagap. Demikian pula dalam konteks pengelolaan desa, dengan banyaknya urusan desa maka manajemen pengelolaan pembangunan desa tidak bisa dijalankan dengan cara mengalir tanpa perencanaan. Karena perencanaan pembangunan yang amburadul akan bisa menjadi salah satu sebab pelaku pembangunan ditingkat desa terjebak pada masalah hukum. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi kata kunci bagi proses pembangunan desa dimasa  yang akan datang.

Makalah sederhana ini akan menguraikan tentang bagaimana perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dilakukan. Bagamaimana eksistensi partisipasi masyarakat dalam konteks implementasi UU Desa? Bagaimana Perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif dalam koridor peraturan hukum yang ada? Dan bagaimana strategi mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan moniroting/pengawasan pembangunan?

II.                Partisipasi Masyarakat Dalam UU Desa

Strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya keterlibatan langsung rakyat atau partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti sebagai usaha mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, mengandung maksud partisipasi masyarakat pada setiap tahap pembangunan desa itu sendiri. Baik partisipasi dalam perencanan, pelaksanaan dan evaluasi/kontrol pembangunan.

Dengan mengutip pengkategorian oleh Deshler dan Sock , disebutkan bahwa secara garis besar terdapat tiga tipe  utama partisipasi, yaitu: partisipasi teknis (technical partisipation), partisipasi semu (pseudo participation), dan partisipasi politis atau partisipasi asli (genuine participation). Partisipasi teknis dan partisipasi politis kelihatannya sepadan dengan dua tipe partisipasi yang ditemukan dalam referensi lain, yaitu partisipasi untuk partisipasi yang digunakan dalam pengembangan program, dan partisipasi yang diperluas untuk partisipasi yang merambah ke dalam isu demokratisasi.[3] Partisipasi teknis adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks pengembangan masyarakat. Partisipasi asli, adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi. Sedang partisipasi semu, yaitu partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

Pratisipasi masyarakat dalm konteks perencanaan pembangunan desa adalah bukan partisipasi semu melainkan partisipasi teknis dan asli. UU Desa memberikan ruang bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat teknis dan asli tersebut. Disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa ini adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan masyarakat.[4] Partisipasi teknis dibutuhkan ketika masyarakat terlibat dalam proses pengumpulan data, identifikasi potensi dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara partisipasi asli dalam pengertiannya sebagai peningkatan kapasitas masyarakat  melakukan kontrol lebih tepat digunakan dalam kaitannya dengan proses evaluasi dan kontrol terhadap proses pembangunan desa secara keseluruhan.

Implementasi UU Desa memberikan dorongan kuat munculnya partisipasi asli masyarakat dalam kontek pembangunan desa. Pada penjelasan UU Desa di sebutkan bahwa upaya mendorong partisipasi masyarakat ini dilakukan melalui penguatan lembaga kemasyarakatan desa.  Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.[5]

Usaha untuk mendorong partisipasi masyarkat dalam pembangunan desa ini sejalan dengan kesadaran negara bahwa masyarakat memiliki potensi dan memegang peranan penting dalam pembangunan didesa. Eksistensinya tidak hanya sebatas obyek melainkan juga subyek utama pembangunan. Sebab partisipasi masyarakat ini  akan memberikan nilai positif setidaknya untuk tiga hal. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau perumusan agenda pembangunan akan mendekatkan rencana hasil pembangunan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Sebab dalam perencanaan pembangunan partisipatif rencana yang dimaksudkan akan menggambarkan kehendak dan kebutuhkan masyarakat secara riil. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan banyak mengurangi biaya pembangunan. Atau dengan kata lain biaya pembangunan akan jauh lebih efesien dibanding program-program pembangunan yang dikontraktualkan dengan pihak ketiga. Partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk  swadaya, baik swadaya uang, tenaga kerja, barang dan pemikiran/ide, membuat biaya pembangunan menjadi minimal dengan hasil yang maksimal. Pengalaman pelaksanaan program  seperti PNPM-Mandiri baik Perkotaan maupun Perdesaan memberi pelajaran berharga akan hal itu. Ketiga,  partisipasi masyarakat dapat mendorong terciptanya proses pembangunan yang lebih transparan dan akuntable. Mekanisme kontrol masyarakat menjadi bagian penting terwujudnya transparansi dan pertanggungjawaban pada setiap penggunaan keuangan dalam pembangunan.

Dorongan munculnya partisipasi masyarakat mendapatkan ruang dalam setiap aspek kewenangan yang diberkan kepada desa. Dalam pasal 68 pasal 1 point c yang terkait dengan hak masyarakat disebutkan bahwa masyarkat berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.[6] Dalam perspektif ini partisipasi masyarakat justru lebih luas karena tidak sebatas pada perencanaan pembangunan saja melainkan pada aspek lain yang terkait dengan kewenangan desa.

III.                         Perencaan Partisipatif Pembangunan Desa

Sebagaimana disebutkan bahwa UU Desa memberikan kewenangan luas pada desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 19 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

a)         Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

b)        Kewenangan lokal berskala Desa.

c)         Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

d)       Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.[8]

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan berskala lokal, pemerintah desa diharuskan menyusun sebuah perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa.  Sebuah perencanaan yang prosesnya baik dan melibatkan partisipasi masyarakat maka akan melahirkan program yang baik. Dengan terlibat dalam perencanaan masyarakat akan bisa menentukan sendiri skala prioritas kebutuhan yang perlu dituangkan dalam rumusan program kegiatan pembangunan desa. Dan dengan terlibat maka pada gilirannya dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tetap memperhatikan aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks UU Desa, regulasi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, selanjutnya disebut Permendagri No.114.  Makna perencanaan pembangunan desa  menurut permendagri No.114 adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemer­intah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna peman­faatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.[9] Dengan demikian proses perencanaan merupakan kerja kolektif antara pemerintah desa, BPD dan berbagai unsur masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukan yang seimbang.

Hasil kerja perencanaan partisipatif dituangkan dalam dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJMDes disusun secara berjangka enam tahun sedangkan RKP Desa selama satu tahun. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Permendagri No.114 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara ber­jangka meliputi:

a.         Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP­JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b.         Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang dise­but Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

c.         Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Pera­turan Desa.[10]

Untuk mendapatkan produk perencanaan yang sesuai dengan harapan masyarakat, proses perencanaan bisa menggunakan metodologi ilmiah yang sudah baku dijalankan. Menurut Wahyudin Kessa, bahwa un­tuk melakukan pemecahan masalah bersama masyarakat, dilakukan dengan tahapan-tahapan: a) Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk bekerjasama. Hasil­nya berupa kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dan fasilitator; b) Kesepakatan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data, menggunakan metode dan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA), survei, dan obesrvasi; c) Data yang dikumpulkan menjadi Profil, yang menggambarkan keadaan terkini, berupa rangkaian ang­ka (data kuantitatif) dan rangkaian kata-kata (data kuali­tatif); d) Profil menjadi lebih bermakana melalui analisis yang dilakukan secara partispatif maupun melalui analisis statistik. Hasil analisis, kemudian menjadi bahan dasar un­tuk menyusun rencana kegiatan (untuk memecahkan mas­alah), dan sebagai bahan dasar untuk mendisain program stimulans untuk mempertahankan kerjasama, dan; (e) Pada akhirnya, secara bersama-sama akan menemukan program utama, dengan dimensi waktu tahunan atau multi tahun, bagaimana bersinergi dengan berbagai pihak yang bekerja bersama masyarakat, melalui beberapa bentuk pembiayaan dan kegiatan.[11]

Permendagri No.114 telah menyajikan alur perencanaan pembangunan desa yang disatu sisi memuat subtansi metodologi ilmiah dan disisi lain tetap mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat. Disebutkan bahwa :

1)        Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan   mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

2)        Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

3)        Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a.         Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b.        Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

c.         Pengkajian keadaan Desa;

d.        Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

e.         Penyusunan rancangan RPJM Desa;

f.         Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g.        Penetapan RPJM Desa.[12]

Secara lebih koprehensif penyusunan perencanaan pembangunan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.114 dapat disajikan dalam matrik tahapan sebagai berikut;

MATRIKS TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA[13]

No	TAHAPAN/KEGIATAN	HASIL/OUPUT	KETERANGAN
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kelapala desa den­gan, SK Kepala Desa
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pemban­gunan Kabupaten/ Kota	Data dan analisis : ·      Rencana pembangunan jangka me­nengah daerah kabupaten/kota; ·      Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; ·      Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; ·      Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan ·      Rencana pembangunan kawasan perdesaan	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
3	Pengkajian Keadaan Desa	·      Penyelarasan data Desa (data sekunder) ·      Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. ·      Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
4	Analisa Data dan Pelaporan	·      Data Desa yang sudah diselaraskan; ·      Data rencana program pemban­gunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; ·      Data rencana program pembangu­nan kawasan perdesaan; dan ·      Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan Ren­cana Pembangunan Desa melalui musy­awarah Desa	Berita acara Penyusunan Rancan­gan RPJM desa, yang dilampiri; ·           Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; ·           Rumusan arah kebijakan pembangu­nan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan ·           Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa	·      BPD ·      Tim Penyusun RPJM Desa ·      Masyarakat Desa
6	Penyusunan Ran­cangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapat­kan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan Ren­cana Pembangunan Desa Melalui Musy­awarah Perenca­naan Pembangunan Desa.	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	·      BPD ·      Tim Penyusun RPJM Desa ·      Masyarakat Desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusy­awaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	·      Kades ·      BPD

IV.             Strategi Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Usaha mendorong partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan desa bukan pekerjaan yang sederhana. Peranan negara yang demikian dominan pada masa orde baru menjadikan sebagai besar masyarakat berada pada budaya pasif, menjadi kendala cukup berarti. Paradigma bahwa pembangunan hanya menjadi kewajiban pemerintah masih tertanam ditengah masyarakat. Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan konsep dan strategi yang matang sehingga potensi-potensi partisipatif dan keswadayaan dimasyarakat bisa dioptimalkan untuk pembangunan desa.

Seperti halnya kerja pemberdayaan, maka usaha mendorong partisipasi masyarakat juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sekali lagi hal ini terkait dengan perubahan cara berpikir, bersikap dan berprilaku masyarakat, khususnya yang terkait dengan keterlibatannya dalam kepentingan publik. Oleh karenanya upaya sistematis dan berkelanjutan menuju kearah masyarakat yang lebih peduli terhadap kepentingan publik harus terus menerus dilakukan.

Secara umum terdapat tiga langkah startegis dalam mewujudkan partisiasi masyarakat dalam pembangungan desa. Pertama, upaya rasional yang dilakukan adalah melakukan internalisasi nilai-nilai universal seperti kejujuran, kegotong-royongan, kebersamaan dan lain-lainya. Upaya bisa dilakukan melalui berbagai forum pertemuan, pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diselenggarakan untuk pemangku kepentingan dan aktor-aktor pemperdayaan masyarakat. Maka pendekatan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang digunakan disesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis setempat.

Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas  lembaga masyarakat yang konsen terhadap isu-isu pembangunan didesa  dan lembaga pemerintahan desa yang representatif, akuntabel,  dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan.

Ketiga,menyediakan bantuan langsung kemasyarakat secara transparan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja. Strategi ini ditempuh dengan  melalui pembangunan ekonomi lokal ,pembangunan sarana / prasarana lingkungan ,pembangunan SDM berupa kegiatan pelatihan-pelatihan ditingkat masyarakat.

Dalam kaitan dengan ketiga strategi diatas, kerangka kebijakan pembangunan desa dalam UU Desa telah memberikan peluang bagi usaha tumbuhnya partisipasi masyarakat dengan wadah dan regulasi yang jelas. Persoalannya adalah bagaimana pengawalan terhadap implementasi regulasi tersebut. Sebaik apapun kebijakan dirumuskan apabila pengawalan implementasinya tidak optimal maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Termasuk dalam konteks perencanaan pembangunan partisipatif melalui implementasi UU Desa.

*. Asisten Koordinator Kota Bidang Community Develoment PNPM-Mandiri Perkotaan

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 6, Tahun 2014, Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor; 5, Tahun 2015, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
5. Impact Assment For Development Agencier, Christ Roche, OXPAM-NOVIB, 1999
6. Kurniawan, Borni. Desa Mandiri Desa Membangun, Jakarta;Kementrian DPDT, 2015
7. Kessa, Wahyudin. Perencanaan Pembangunan Desa, Jakarta: Kementrian DPDT, 2015.
8. Silahudin,M. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta: Kementrian DPDT, 2015.

---

[1] Penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2014

[2] M.Silahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa (Jakarta: Kementrian DPDT, 2015) hal 11.

[3] Deshler dan Sock dalam Buku Impact Assment For Development Agencier, Christ Roche, OXPAM-NOVIB, 1999

[4] Undang-Undang No.6 Tahun 2014,Pasal 4.

[5] Ibid, Pasal penjelasan

[6] Ibid, pasal 68 ayat 1 point c.

[7] Ibid, pasal 19

[8] M.Silahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa (Jakarta: Kementrian DPDT, 2015) hal 11.

[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014, pasal 1.

[10] Ibid, Pasal 4.

[11] Wahyudin Kessa,Perencanaan Pembangunan Desa (Jakarta: Kementrian DPDT, 2015) hal 14.

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor;114 Tahun 2014, pasal

[13] Wahyudin Kessa, Perencanaan Pembangunan Desa, (Jakarta: Kementrian DPDT, 2015) hal 33.