Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Opini

Beralih dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum (Ian Wahyuningtyas)

Kota Surabaya yang semakin hari semakin padat, membuat para warganya resah. Sebab, kemacetan di Kota Surabaya dapat dikatakan selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Raydian Kokrosono menyatakan bahwa setiap bulan ada sekitar 14.000 motor baru dan 3.000 unit mobil baru di Surabaya (Zainuddin. 2014. Surya ; http://surabaya.tribunnews.com/2015/02/06/kemacetan-surabaya-masuk-empat-besar-dunia ; diakses tanggal 14 September 2017). Bisa dibayangkan sepadat apa jalanan Kota Surabaya dengan volume kendaraan yang selalu bertambah dan bisa dibilang overflowing setiap saat. Sehingga jika anda melihat kondisi jalanan Surabaya, banyak sekali unit-unit kendaraan pribadi yang memenuhi jalanan. Serta belum lagi kendaraan umum seperti angkot (angkutan umum) dan bus kota yang sangat gemar ‘ngetem’ ditengah jalan dan menimbulkan kemacetan yang semakin parah. Bukan hanya warga Kota Surabaya yang resah akan hal-hal yang dapat menimbulkan kemacetan seperti yang ...

Korelasi Pelaksanaan UU Desa terhadap Kesejahteraan Rakyat (Mudji Rahardjo)

KORELASI PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT Oleh: Mudji Rahardjo  A.     LATAR BELAKANG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Tepatnya, Rabu 18 desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Desa disahkan menjadi UU Desa. Kemudian pada 15 januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani guna mengesahkan UU tersebut.             Adapun tujuan dari disahkannya UU Desa ini antara lain: Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;   M emberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dem...

Implementasi UU Desa antara Harapan dan Tantangan (Antun Mardiyanta)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI JAWA TIMUR: ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN Oleh Antun Mardiyanta Abstrak Implementasi UU No 6 Tahun 2014 merupakan momentum pembangunan yang penting bagi Provinsi Jawa Timur. Keefektivan implementasi kebijakan ini berpotensi mampu memecahkan   sebagian isu strategis daerah. Namun di sisi lain ada sejumlah permasalahan yang menantang. Mulai dari masih adanya tarik ulur kewenangan mengatur antar kementerian, permasalahan koherensi kebijakan di tingkat implementasi sampai kesiapan implementor kebijakan itu sendiri.   Pendahuluan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang beresensi otonomi desa, melalui pemberian kewenangan yang besar kepada Desa disertai sumber-sumber pendanaannya yang memadai memiliki relevansi kebijakan yang sangat tinggi bagi Provinsi Jawa Timur. Walaupun selama ini kinerja pembangunan Provinsi Jawa Timur sudah relatif baik, bahkan untuk sebagian indikator di atas...