Strategi Pengembangan Desa Provinsi Jawa Timur "Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014" (Sulaiman)

STRATEGI  PENGEMBANGAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

” Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 “

Disusun oleh

SULAIMAN

Abstrak

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing - masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Setiap desa tentu memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non - fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertangnggungjawab.

Program desa produktif dilatarbelakangi oleh meningkatnya pengangguran masih menjadi persoalan di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur hingga akhir Agustus 2012, jumlah pencari kerja / pengangguran di Jawa Timur masih cukup tinggi dengan jumlah 819.563 (4.12%). Besarnya jumlah pengangguran ini tentunya menjadi beban pemerintah yang harus dicarikan solusinya dengan berbagai terobosan dalam menciptakan kesempatan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja, khususnya di pedesaan adalah melalui pengembangan model desa produktif yaitu upaya untuk memberdayakan potensi kewirausahaan masyarakat desa agar mampu memanfaatkan secara optimal seluruh potensi ekonomi yang dimiliki desa meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan letak geografis desa yang bersangkutan.

Pengembangan desa produktif dilakukan mengingat penduduk kita terkonsentrasi sebagian besar berada di pedesaan, sehingga apabila dikembangkan model desa produktif atau wirausaha produktif diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran serta mengurangi arus urbanisasi tenaga muda ke perkotaan. Melalui pendekatan pelatihan kewirausahaan dimaksudkan agar dapat meningkatkan etos dan semangat kewirausahan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola semua potensi unggul yang dimiliki desa, serta dapat mengembangkan dan meningkatkan wirausaha produktif baik secara individu maupun kelompok. Dengan terbentuknya wirausaha-wirausaha produktif dalam skala mikro atau yang dikenal dengan sektor informal diharapkan akan mendorong peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja baru di pedesaan.

1.        Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984). Desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul H. Landis dalam Darsono (2005:20) memberi batasan-batasan sebagai berikut :

1.    Berdasarkan statistik, Pedesaan adalah daerah yang mempunyai penduduk lebih dari 2500 orang.

2.    Berdasarkan psikologi sosial, Pedesaan adalah daerah dimana pergaulan ditandai dengan keakraban dan keramah-tamahan.

3.    Berdasarkan ekonomi, Pedesaan adalah daerah yang pokok kehidupan masyarakatnya berasal dari pertanian

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa ialah suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum pada batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat yang dimana corak masyarakatnya ditandai dengan kebersamaan dan keramahtamahan.

2.        Karakteristik Pedesaan

Karakteristik masyarakat desa menurut Scott J.C. (1989) dalam Yudi (2010:4) menyatakan bahwa petani terutama di pedesaan pada dasarnya menginginkan kedamaian dan hubungan patron-klien paternalistik yang memberi jaminan dan keamanan social (social security). Petani jarang tampil mengambil suatu keputusan yang berisiko, karena petani akan memikirkan keamanan terlebih dahulu (safety first). Kondisi ini tidak dapat dipertahankan dengan masuknya pasar dan komersialisasi yang telah menggantikan hubungan patron-klienmenjadi hubungan ekonomis (upah/majikan-buruh).

Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah ekonomi, daerah pedesaan telah menemukan sendiri berbagai mekanisme sosial ekonominya yang dikenal sebagai gotong royong (social exchange). Gotong royong menjadi etos subsistensi yang melahirkan norma-norma moral, seperti adanya norma resiprokal atau timbal balik dalam menikmati bantual sosial. Secara umum karakterisitik desa terbagi atas tiga yaitu karakteristik fisik, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonomi.

2.1  Karakteristik Fisik

Secara garis besar daerah pedesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut :

1.    Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil (man land ratio tinggi);

2.    Tata Guna Lahan di dominasi untuk sektor pertanian;

3.    Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.

2.2  Karakteristik Sosial

Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan supaya kesatuan sosial (social unity) tidak terganggu. Konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat pedesaan itu timbul karena adanya kesamaaan-kesamaan kemasyarakatan seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan pengalaman.

2.3  Karakteristik Ekonomi

Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor ekonomi primer yaitu bertumpu pada bidang pertanian. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan, dan termasuk juga perikanan darat. Jadi kegiatan di desa adalah mengolah alam untuk memperoleh bahan-bahan mentah baik bahan kebutuhan pangan, sandang maupun lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

3.        Unsur – Unsur Desa     

Menurut Bintarto dalam Daldjoeni (2003:55), ada tiga unsur yang membentuk sistem yang bergerak secara berhubungan dan saling terkait, yaitu :

1.    Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis;

2.    Penduduk, jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian penduduk;

3.    Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

4.        Ciri – Ciri Desa

Sudah banyak literatur menjelaskanbahwa ciri khas desa sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (simplicity), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian (Rahardjo, 1999). Menurut Roucek dan Warren dalamShahab K (2007), secara umum ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

1.    Mempunyai sifat homogen dalam (matapencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku);

2.    Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

3.    Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya;

4.    Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota;

5.    Jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar; dan

6.    Hubungan lebih bercorak gemeinschaft dan gesellschaft.

Menurut dirjen Bangdes (pembangunan desa) dalam Daldjoeni (2003:60), ciri – ciri wilayah desa antara lain;

1.    Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar (lahan desa lebih luas dari jumlah penduduknya, kepadatan rendah);

2.    Lapangan kerja yang dominan adalah agraris (pertanian);

3.    Hubungan antar warga amat akrab;

4.    Tradisi lama masih berlaku.

5.        Tipologi Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984:18), tipologi desa terbagi atas 10 jenis yaitu :

1.    Desa pertanian adalah desa yang dibentuk dari sekumpulan manusia yang pertama berupa masyarakat pertanian. Bersama-sama mereka membuka hutan belukar dan masing – masing atau secara bersamaan mereka mengolah tanah yang kosong untuk ditanami tumbuh- tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan – bahan makanan. Maka dari itu, di daerah daerah yang subur tanahnya kemudian terdapat masyarakat yang besar dan tergabung dalam ikatan desa yang kuat dan banyak penduduknya.

2.    Desa Perikanan dan Pelayaran adalah  Desa yang dibentuk oleh orang orang penangkap ikan atau oleh orang-orang pelaut yang pekerjaannya mengangkut barang-barang dagangannya ke seberang lautan. Demikian juga halnya di tepian-tepian sungai besar.

3.    Desa peternakan adalah desa yang merupakan desa dimana penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai peternak.

4.    Desa pasar (dagang) adalah desa dimana orang-orang dari berbagai jurusan dapat bertemu satu dengan yang lain untuk menjual dan membeli barang-barang yang dihasikan masyarakat sehingga terjadilah pasar. Di dekat pasar tersebut semakin lama tumbuh suatu masyarakat dari orang-orang yang pekerjaannya membeli dan menjual barang-barang yang dibutuhkan di tempat lain.

5.    Desa istirahat adalah suatu tempat dimana kendaraan yang berjalan dari jarak jauh biasa diberhentikan untuk memberi istirahat kepada hewan yang menarik kendaraan dan kepada orang-orang yang menjadi pengendara serta para penumpang. Dengan sendirinya maka di tempat itu berdirilah sebuah warung dimana orang dapat membeli makanan dan minuman. Lambat laun tidak saja makanan dan minuman, bahkan barang-barang akan dijual disitu.

6.    Desa tambangan adalah desa dimana tukang-tukang perahu menyebrangkan kendaraan-keandaraan dan orang-orang dari satu seberang ke seberang lain.

7.    Desa tempat keramat adalah desa yang tumbuh di dekat tempat yang dianggap keramat. Sebuah candi yang mendapat kunjungan dari masyarakat, makam yang dimuliakan, dan sebagainya. Seringkali tumbuh masyarakat yang nantinya akan berkembang pula menjadi desa.

8.    Desa tambakan,setelah ada orang yang menemukan bibit dari laut yang dapat dipelihara di daratan dan dalam air asin ternyata menjadi ikan yang lezat rasanya dan diberi nama ikan bandeng, maka di tepi laut orang membuat kolam dari air laut yang di beri nama tambak unutk memelihara ikan bandeng tersebut. Dengan demikian di pesisir tumbuh masyarakat-masyarakat tambakan dari orang-orang yang memelihara ikan bandeng

9.    Desa sumber air adalah desa yang tumbuh di dekat suatu sumber air yang besar.

10.  Desa pertambangan adalah desa yang tumbuh di dekat wilayaha yang menghasilkan hasil-hasil pertambangan.

6.        Pola Pengelompokan Desa

Menurut Daldjoeni (2003:60), ada beragam bentuk desa yang secara sederhana dikemukakan sebagai berikut :

1.    Bentuk desa menyusur sepanjang pantai (desa pantai).

2.    Bentuk desa yang terpusat (desa pegunungan).

3.    Bentuk desa linier di dataran rendah.

4.    Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu

PENGERTIAN

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengaturan Desa bertujuan:

a.    Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.    Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c.    Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

d.   Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

e.    Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka,serta bertanggung jawab;

f.     Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g.    Meningkatkan ketahanan sosial budayamasyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h.    Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dani.Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan Potensi Desa Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dankemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud.1989.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.)

Jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah poteni fisik yang berupa tanah, air, iklim,lingkungan geografis, binatang ternak,dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan,dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Tujuan Pengembangan Potensi Desa secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1.    Meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;

2.    Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatanpendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.

3.    Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

4.    Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutamapada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.

5.    Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikandengan karateristik tipologi Desa/Kelurahan.

6.    Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

7.        Strategi Pengembangan Potensi Desa

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam arti hasilnya bener-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka; Pertama perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Kedua diinfentarisir permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa. Ketiga menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang diliki desa dan permasalahan/kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini.

Macam-macam potensi desa seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah poteni fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelakan sebagai berikut:

7.1  Potensi Fisik

a.    Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat didalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.

b.    Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap mahkluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

c.    Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruh kehidupan masyarakat desa agraris.

d.   Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenistanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangatnmempengaruhi pengembangan suatu desa.

e.    Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

f.     Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

7.2 Potensi Nonfisik

a.    Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeinschaft) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan.

b.    Lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), LembagaPemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga(RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain.

c.    Lembaga pendidikan seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok capir,penyuluhan, simulasi,dan lain-lain.

d.   Lembaga Kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.

e.    Lembaga Ekonomi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

f.     Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. perannannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota.Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat.

Permasalahan Kehidupan di desa umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut :

1.      Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

2.      Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan

3.      Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan

4.      Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

5.      Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan Sanitasi

6.      Terbatasnya Akses ibilitas Layanan Air Bersih

7.      Terbatasnya sarana dan prasana wilayah

8.      Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

9.      Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam

10.  Lemahnya Jaminan Rasa Aman

11.  Lemahnya Partisipasi

12.  Besarnya Beban Tanggungan Keluarga; dan

13.  Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Tentunya setiap desa memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbeda-beda. Dengan mengacu permasalahan yang bersifat umum ini pemerintahan desa bersama masyarakat perlu menginfentarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi di desanya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1.    Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.

2.    Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi -fasilitasi yang akan diimplementasikan.

3.    Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.

4.    Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.

5.    Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.

6.    Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desaperlu melibatkan partisipsi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Pengembangan potensi desa yang partisipasif dapat ditempuh dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1.    Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiriperangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga PemberdayaanMasyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), Lembaga – lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah - langkah yang perluditempuh, dan tugas serta peran masing - masing.

2.    Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing - masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.

3.    Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.

4.    Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk tim - tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.

5.    Masing - masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar -banar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.    Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan.

7.    Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

8.        Rencana spasial pedesaan

Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari pelibatan peran serta masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek, oleh karena itu perlu dilakukan analisis atau pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial-budaya, spasial, internal dan eksternal).

Rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, kelembagaan, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan:

1.    penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur;

2.    didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dan akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowering) secara nyata dan terarah.

Wilayah pedesaan ditinjau dari wawasan perwilayahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keseluruhan system perwilayahan pembangunan. Perkembangan kota harus terintegrasi dengan perkembangan pedesaan oleh karena itu didalam perencanaan penataan ruang wilayah pedasaan ini perlu didasari oleh pengenalan potensi dan kendala pembangunan wilayah serta perlu mengacu kepada kebijaksanaan dasar pembangunan daerah. Suatu kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan dan penghidupan wilyah pedesaan secara sosial ekonomis dengan memperhatikan berbagai kendala yang dimilikinya. Hal-hal umum yang dapat berpengaruh dalam perencanaan desa diantaranya:

1.    Jumlah, struktur, pertumbuhan, dan distribusi penduduk

2.    Kebijaksanaan dalam pembangunan pedeesaan

3.    Ukuran, fungsi, lokasi, dan jenjang suatu permukiman di dalam konstelasi wilayah satu dengan yang lainnya.

4.    Jaringan aksesibilitas dalam maupun luar desa ( internal dan ekternal).

5.    Tingkatan dan lokasi pelayanan social, ekonomi dan administrasi.

6.    Kendala fisik desa.

7.    Potensi penggunaan lahan.

8.    Kegiatan ekonomi yang kaitannya dengan kebijakan nasional, regional dan local.

9.        Ruang lingkup perencanaan penataan ruang desa.

Menurut modul studio perencanaan desa permukiman dapat diartikan sebagai suatu lingkungan desa-desa, diIndonesia memiliki tampilan yang beragam karena Indonesia memiliki keberagaman social budaya yang berpengaruh dalam pembentukan fisik sebuah desa. Keragaman tersebut juga akan berpengaruh terhadap pembentukan pola hidup warga desa. Secara umum pedesaan dicirikan dengan karakteristik sebagai berikut:

1.    Secara social budaya, khusunya desa-desa asli masih dipengaruhi tradisi yang sangat kental.

2.    Sosial ekonomi, masyarakat di pedesaan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani serta kegiatan ekonomi yang masih berdasarkan pola tradisional.

3.    Secara fisik, keadaan di pedesaan masih alami, wilayah terbangun umumnya tidak massif dalm luasan yang relative kecil dan tersebar.

Menurut modul studio perencanaan desa ruang lingkup perencanaan penataan ruang desa dibagi menjadi 2 yaitu perencanaan mikro dan makro.

1.    Perencanaan lingkup mikro

2.    Perencanaan lingkup makro

10.    Kebijakan yang Terkait

Kebijakan yang terkait yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Isu-Isu Strategis Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  72  Tahun 2005 Tentang Desa

b) Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

c) Isu-Isu Strategis Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

d) UU Desa No 6 Tahun 2015

e) PP No 43 dan PP No 70

f) Permendagri No 111 – 114 Tahun 2014

g) Permendes No 1 – 5 Tahun 2015

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. ( 1989 ). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud. Maksudin. (2001). Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aplikasia, Jumal Aplikasi llmu – ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197 – 211 Pemerintah Propinsi Jawa Timur. (2010). Program Pemberdayaan Potensi Desa / Kelurahan. Surabaya: Bapermas Jawa TimurR. Bintarto. (2014)Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Diambil pada tanggal 5 Oktober 2014, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Desa Undang - undang. (1999). Undang -undang nomor 22, tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Undang - undang. (2014). Undang - Undang, Nomor 6, Tahun 2014, tentang Desa. Permendagri No 111 – 114 Tahun 2014. Permendes No 1 – 5 Tahun 2014.